JAKARTA-lintassulawesinews.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI telah melakukan pemeriksaan terhadap prajurit aktif yang diduga terlibat dalam kasus korupsi dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Pemeriksaan tersebut merupakan tindak lanjut atas surat KPK kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto terkait dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam perkara tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya telah menerima informasi bahwa pemeriksaan oleh Puspom TNI sudah dilakukan.
“Kami mendapatkan informasi soal itu bahwa sudah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan oleh Puspom (Pusat Polisi Militer) TNI,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/11/2026) malam.
Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa TNI telah menindaklanjuti informasi dan surat yang disampaikan KPK kepada Panglima TNI.
KPK berharap proses penanganan dugaan keterlibatan prajurit aktif tersebut dapat berjalan secara progresif.
“Kami meyakini kawan-kawan di Puspom TNI juga secara progresif menindaklanjuti apa yang KPK sampaikan dalam surat tersebut,” ujarnya.
Kasus dugaan korupsi dana BNPB ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, sebanyak 15 orang diamankan.
Sehari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Salah satunya berinisial BS, yang merupakan adik seorang perwira tinggi TNI berpangkat Letnan Jenderal berinisial S. Saat OTT berlangsung, S menjabat sebagai Kepala BNPB, sementara BS diketahui pernah menjadi tenaga ahli kepala BNPB.
Empat tersangka lainnya masing-masing berinisial GPS selaku pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB, RE selaku tenaga ahli kepala BNPB, GP selaku Direktur PT Trans Lintas Selaras, serta SNG dari pihak swasta.
Dalam pengembangan penyidikan, KPK pada 16 Oktober 2026 juga menyita barang bukti dengan total nilai mencapai Rp5,47 miliar.
Barang bukti tersebut meliputi uang tunai dalam berbagai mata uang, 56 keping emas dengan berat total 133 gram senilai sekitar Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto senilai Rp1,10 miliar.
Selain penyitaan, penyidik KPK telah menggeledah ruangan Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lainnya di kantor BNPB untuk mengumpulkan alat bukti.
KPK sebelumnya juga telah menyampaikan informasi mengenai peran Letjen TNI S kepada Puspom TNI. Selanjutnya, pada 20 Oktober 2026, KPK secara resmi mengirimkan surat kepada Panglima TNI terkait dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam perkara tersebut.
Perkembangan pemeriksaan oleh Puspom TNI kini menjadi bagian penting dalam penelusuran dugaan keterlibatan personel militer dalam kasus korupsi dana penanganan bencana tersebut.