Laporan : Sidik (biro Sulteng)
Parimo–lintassulawesinews.com-Dugaan praktik pemerasan berkedok media mencuat di tengah aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Karya Mandiri, Kecamatan Ongka Malino, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah,Sabtu 14/11/2026.
Kasus ini menjadi sorotan setelah tim investigasi Liputan86.Com menerima laporan masyarakat terkait dugaan pungutan terhadap sejumlah pemodal atau cukong tambang ilegal dengan mencatut nama wartawan dan media.
Dalam laporan tersebut, muncul nama Kepala Desa berinisial NR serta dua orang berinisial GST dan RIF yang diduga memiliki keterkaitan dengan praktik pungutan tersebut. Dugaan ini disebut-sebut telah berlangsung selama kurang lebih tiga tahun.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, modus yang digunakan diduga dengan membawa-bawa nama wartawan dan media untuk menakut-nakuti para pemodal PETI. Ancaman pemberitaan mengenai aktivitas tambang ilegal diduga dijadikan alasan untuk meminta sejumlah uang dengan dalih uang keamanan maupun koordinasi.
Padahal, tugas jurnalistik sejatinya dilakukan melalui peliputan, pengumpulan fakta, serta konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, bukan dengan ancaman pemberitaan atau meminta imbalan kepada narasumber.
Diduga Tarik Uang hingga Rp50 Juta per Excavator
Hasil investigasi awal tim Liputan86.Com juga mengungkap adanya dugaan sejumlah pungutan dengan nilai yang cukup fantastis.
Pungutan tersebut diduga meliputi uang bendera atau biaya masuk lokasi tambang berkisar Rp40 juta hingga Rp50 juta untuk setiap unit alat berat excavator.
Selain itu, terdapat dugaan pungutan bulanan dengan dalih uang koordinasi dan kompensasi. Bahkan, informasi yang diterima menyebut adanya kesepakatan pungutan sebesar 2 persen dari hasil tambang emas, dengan dugaan nilai tertentu mencapai 14 persen.
Namun, seluruh informasi mengenai aliran dana, pihak penerima, serta mekanisme pungutan tersebut masih perlu didalami dan dibuktikan melalui penyelidikan aparat penegak hukum.
Jika dugaan ini benar, praktik tersebut bukan hanya merugikan para pemodal, tetapi juga berpotensi mencoreng nama baik profesi jurnalistik yang selama ini bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
APJI: Wartawan Bukan Alat untuk Memeras
Ketua Umum Asosiasi Profesional Jurnalis Indonesia (APJI) mengecam keras dugaan praktik penyalahgunaan nama media untuk kepentingan pribadi.
Menurutnya, wartawan profesional tidak dibenarkan menggunakan ancaman pemberitaan sebagai alat untuk meminta uang, apalagi menarik pungutan dengan istilah uang bendera maupun upeti.
Ia meminta Polda Sulawesi Tengah, Polres Parigi Moutong, dan Kejaksaan segera menindaklanjuti laporan serta informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
“Jika benar ada pihak yang mencatut nama media untuk melakukan pemerasan, itu bukan kerja jurnalistik. Wartawan bekerja mencari dan menyampaikan fakta, bukan menakut-nakuti pihak tertentu demi mendapatkan uang,” tegasnya.
APJI juga meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan aliran uang serta meminta klarifikasi kepada pihak-pihak yang disebut dalam laporan investigasi tersebut.
Empat Tuntutan kepada Aparat Penegak Hukum
Atas mencuatnya dugaan tersebut, sejumlah tuntutan disampaikan, yakni:
1. Polda Sulteng dan Polres Parigi Moutong segera melakukan penyelidikan atas dugaan pemerasan berkedok media di kawasan PETI Desa Karya Mandiri.
2. Memanggil dan meminta klarifikasi terhadap Kades NR, GST, dan RIF terkait dugaan pungutan uang bendera Rp40 juta hingga Rp50 juta per excavator serta pungutan hasil tambang.
3. Menindak aktivitas PETI ilegal di Desa Karya Mandiri sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dugaan dampak kerusakan lingkungan.
4. Memberikan perlindungan terhadap wartawan profesional agar tidak ikut terkena dampak tindakan oknum yang diduga menyalahgunakan identitas pers.
Praduga Tak Bersalah, Aparat Diminta Bertindak
Tim investigasi Liputan86.Com menegaskan bahwa informasi tersebut merupakan hasil penelusuran awal dan laporan masyarakat. Nama-nama yang disebutkan masih harus mendapatkan klarifikasi dan tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum ada pembuktian hukum.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Namun, dugaan praktik pungutan dan pemerasan yang mencatut profesi jurnalistik tidak boleh dibiarkan tanpa penelusuran.
Kini, publik menunggu langkah konkret aparat penegak hukum untuk mengungkap kebenaran informasi tersebut, menelusuri aliran dana, serta memastikan siapa saja pihak yang bertanggung jawab.