Kejari Palu Kembalikan Rp2,35 Miliar ke Bank Sulteng, Eksekusi Putusan MA

Bagikan Artikel

Palu-lintasaulawesinews.com-Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu mengembalikan uang sebesar Rp2,35 miliar kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (Bank Sulteng).

Pengembalian tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) dalam perkara tindak pidana perbankan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kepala Kejari Palu, Lapatewe B Hamka, mengatakan eksekusi terhadap putusan tersebut telah dilaksanakan pada 28 September 2026.

“Pengembalian dana bagian dari pelaksanaan putusan kasasi Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kejaksaan Negeri telah melaksanakan eksekusi pada 28 September 2026,” kata Hamka di Palu, Rabu 7/10/2026.

Perkara tersebut bermula dari pemberian fasilitas kredit kepada CV Mugniy Alamgir dengan plafon sebesar Rp2,85 miliar. Dalam prosesnya, perkara itu melibatkan sejumlah pihak dari Bank Sulteng dan pihak penerima kredit.

Hamka menjelaskan, sebagian dana pencairan kredit tersebut digunakan untuk membantu pembayaran pengembalian sisa jaminan uang muka pekerjaan PT Insan Cipta Karya kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah senilai lebih dari Rp1,45 miliar.

Penggunaan dana tersebut, menurutnya, tidak berkaitan dengan pekerjaan CV Mugniy Alamgir.

Perbuatan tersebut kemudian dinilai mengakibatkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan serta tidak terpenuhinya langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku.

Adapun para terpidana dalam perkara tersebut yakni Nola Dien Novita, Rizal Afriansyah, Darsyaf Agus Slamet, Erick Robert Agan, Guntur, dan Hardiansyah dari CV Murni Alamgir.

Hamka menyebut Pengadilan Negeri Palu pada 19 Desember 2025 menjatuhkan hukuman kepada masing-masing terdakwa berupa pidana penjara tiga tahun dan denda Rp5 miliar. Apabila denda tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.

Putusan tersebut kemudian diubah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada 2 Februari 2026 menjadi pidana penjara masing-masing satu tahun dan denda Rp500 juta. Hukuman penjara tidak perlu dijalani selama masa percobaan satu tahun, dengan syarat para terpidana tidak melakukan tindak pidana baru.

Selanjutnya, Mahkamah Agung pada 15 Juli 2026 memperbaiki putusan terhadap Darsyaf Agus Slamet, Nola Dien Novita, dan Rizal Afriansyah menjadi pidana penjara masing-masing satu tahun yang tidak perlu dijalani, dengan syarat tidak melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana pengawasan selama dua tahun.

Sementara terhadap Erick Robert Agan, Guntur, dan Hardiansyah, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Penuntut Umum serta membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500.

Pengembalian uang sebesar Rp2,35 miliar tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan kini telah dieksekusi oleh Kejari Palu.

Mul

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *