Makassar-lintassulawesinews.com-Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) terus menunjukkan komitmennya dalam melindungi masyarakat pekerja rentan dengan memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Melalui kolaborasi strategis dengan BPJAMSOSTEK, sebanyak 12.320 pekerja rentan kini mendapatkan perlindungan yang lebih layak.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Sulsel untuk memastikan bahwa kelompok pekerja informal.
Seperti petani, nelayan, buruh harian lepas, hingga pelaku usaha mikro tidak lagi berada dalam posisi rentan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun kematian tanpa jaminan perlindungan.
Gubernur Sulawesi Selatan melalui (Sekda) Sekretaris Daerah Jufri Rahman menegaskan bahwa program ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat yang selama ini bekerja di sektor non-formal, Jumat 24/4/26.
“Pekerja rentan adalah tulang punggung ekonomi daerah. Sudah seharusnya mereka mendapatkan perlindungan yang sama,” ujarnya.
Melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja Daerah (APBD) para pekerja akan memperoleh manfaat berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.Dengan demikian, jika terjadi risiko saat bekerja, beban ekonomi keluarga dapat diminimalisir.
Sementara itu, pihak BPJAMSOSTEK menyambut baik inisiatif Pemprov Sulsel ini. Mereka menilai langkah tersebut sebagai contoh konkret sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga jaminan sosial dalam memperluas perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi sektor informal yang selama ini belum tersentuh secara maksimal.
Dengan penguatan perlindungan terhadap 12.320 pekerja rentan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya dalam mewujudkan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah Sulawesi Selatan.
Mul