Gowa, Lintassulawesinews.com || Gerakan pemuda Desa Paraikatte, kecamatan bajeng,Kabupaten Gowa, akan melaksanakan aksi massa pada hari Selasa (30/12/2025) dengan permintaan inti yang tegas: mencopot Kepala Desa atau Pejabat Penjabat Tugas (PLT) Desa Paraikatte. Isu yang menjadi titik sentuhan perhatian pemuda ini melibatkan dugaan pelanggaran etika dan penyalahgunaan wewenang yang dinilai telah membahayakan kepentingan masyarakat lokal.
Selain tuntutan pencopotan, pemuda juga mendesak pihak kepala desa/PLT untuk memberikan klarifikasi resmi dan terbuka kepada publik. Menurut mereka, transparansi informasi menjadi kunci untuk menanggapi keraguan yang tumbuh di tengah masyarakat terkait kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pimpinan desa.
Langkah selanjutnya, gerakan ini menuntut Inspektorat Kabupaten Gowa melakukan pemeriksaan khusus terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang yang dituduhkan kepada pimpinan desa. Pemeriksaan yang mendalam, kata mereka, diperlukan untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan rasa keadilan.
Tidak berhenti di situ, pemuda juga mendesak Kejaksaan Negeri Gowa untuk segera menyelidiki dugaan gratifikasi dan suap yang terkait dengan kasus ini. Mereka menekankan bahwa setiap bentuk pelanggaran hukum, terutama yang melibatkan unsur suap, harus ditindak tegas tanpa pandang bulu.
Permintaan lain yang diajukan adalah pemberhentian sementara seluruh aktivitas perusahaan MyRepublic di Desa Paraikatte. Tuntutan ini ditujukan hingga izin operasional yang dimiliki perusahaan tersebut dinyatakan lengkap dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Selain menuntut pihak pimpinan desa dan lembaga penegak hukum, pemuda juga mengajak Bupati Kabupaten Gowa untuk segera mengevaluasi kinerja kepala desa/PLT Paraikatte. Merekapun menegaskan bahwa pencopotan adalah langkah yang harus diambil jika dugaan pelanggaran terbukti benar.
Aksi yang dijadwalkan, diharapkan dapat menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang tertekan. Pemuda menegaskan bahwa aksi akan dilaksanakan dengan tetap menjaga ketertiban dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait, baik dari pemerintahan Desa Paraikatte maupun dari kelompok yang akan melaksanakan aksi. Media akan terus memantau perkembangan situasi dan memberikan informasi terkini seiring berjalannya waktu.
S.a