Lapor Jenderal! CPI Selatan Diserbu Ratusan Truk, Dugaan Pasokan Material dari Tambang Ilegal Mencuat

Bagikan Artikel

Makassar–lintassulawesinews.com-Aktivitas proyek penimbunan di kawasan Center Point of Indonesia (CPI) Selatan, Kota Makassar, patut di hentikan, Selasa 17/11/2026.

Pasalnya, material timbunan yang didatangkan ke lokasi proyek tersebut diduga berasal dari aktivitas pertambangan Galian C yang tidak memiliki izin resmi atau Ilegal.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ratusan mobil truk pengangkut material disebut-sebut setiap hari keluar masuk kawasan proyek untuk memasok material timbunan.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait asal-usul material serta legalitas tambang yang menjadi sumber pasokan.

Informasi yang beredar menyebutkan, aktivitas penimbunan tersebut diduga dikendalikan oleh pihak yang dikenal dengan nama Late Jaya dan Barani Trans Namun, dugaan keterlibatan maupun peran kedua pihak tersebut Media ini berupaya komfirmasi malah menghindar.

Masyarakat pun mempertanyakan pengawasan terhadap aktivitas pengangkutan material tersebut. Jika benar material yang digunakan berasal dari tambang tanpa izin, maka persoalan ini perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.

Atas kondisi tersebut, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Dr. M. Awal Chairuddin, S.I.K., M.H., diminta memberikan perhatian dan menginstruksikan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sulsel, Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi, S.I.K., S.H., M.H., untuk segera melakukan pengecekan langsung ke lokasi proyek.

Pemeriksaan diharapkan mencakup legalitas sumber material, dokumen perizinan tambang, identitas pemasok, hingga dokumen pengangkutan material yang digunakan dalam proyek penimbunan tersebut.

Langkah tersebut penting untuk memastikan apakah material yang dipasok benar-benar berasal dari tambang berizin atau justru dari aktivitas pertambangan ilegal.

Penegakan hukum terhadap dugaan pertambangan tanpa izin harus dilakukan secara transparan dan profesional. Apabila ditemukan pelanggaran, pihak-pihak yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini ditulis, dugaan terkait sumber material serta pihak yang disebut mengendalikan aktivitas penimbunan tersebut belum memberikan jawaban.

Mul

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *