Yusril Tegaskan Penentuan Dua Calon Wapres Hak Prerogatif Presiden

Bagikan Artikel

Jakarta–lintassulawesinews.com-Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa penentuan dua nama calon Wakil Presiden (Wapres) yang akan diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

Yusril menyebut, dirinya bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) hanya mendapat tugas untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan MPR guna memastikan seluruh tahapan pemilihan Wakil Presiden berjalan lancar.

“Tugas saya sekarang sebenarnya hanya membantu melakukan pengoordinasian pemerintah dengan MPR supaya pelaksanaan pemilihan wakil presiden itu dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya,” kata Yusril di Jakarta, Selasa,17/11

Ia menjelaskan, MPR telah membentuk tim khusus untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi dua kandidat yang nantinya diajukan Presiden.

Tim tersebut diberikan waktu selama dua minggu untuk memeriksa seluruh persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan. Masa verifikasi itu juga menjadi kesempatan untuk melengkapi dokumen apabila masih ditemukan kekurangan.

Setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, proses pemilihan akan dilaksanakan melalui sidang MPR dengan mekanisme pemungutan suara secara tertutup.

Meski pemungutan suara dilakukan secara rahasia, Yusril menegaskan bahwa persidangan tetap terbuka untuk umum dan dapat disiarkan secara langsung oleh media.

“Artinya bukan tertutup (sidangnya). TV boleh menyiarkan sidangnya, sidang terbuka tapi siapa yang dipilih itu biasanya ditulis di kertas, dimasukkan ke dalam kotak satu demi satu, dan setelah itu dihitung satu demi satu,” jelasnya.

Menurut Yusril, mekanisme tersebut kemungkinan tidak jauh berbeda dengan proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 1999 lalu.

Lebih lanjut, Yusril mengungkapkan bahwa hingga Selasa belum ada dua nama calon Wakil Presiden yang secara resmi disampaikan Presiden kepada MPR.

Namun, jadwal pemilihan telah disepakati akan berlangsung pada 9 Desember 2026, sementara Presiden diberikan batas waktu paling lambat 25 November 2026 untuk menyerahkan dua nama kandidat.

Belum diserahkannya nama calon tersebut berkaitan dengan tahapan formal pencalonan serta agenda kenegaraan Presiden Prabowo yang cukup padat di luar negeri.

Presiden Prabowo diketahui tengah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, Filipina, dan dijadwalkan melanjutkan agenda ke KTT APEC di Shenzhen, China.

Presiden direncanakan kembali ke Tanah Air pada Jumat (19/11/2026).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *