Laporan : Sidik (biro Sulteng)
Touna–lintassulawesinews.com-Persoalan ternak sapi yang berkeliaran bebas hingga merusak tanaman serta mengganggu ketertiban lingkungan masih menjadi persoalan klasik di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi tengah.
Masalah ini tidak hanya terjadi di Desa Kalemba dan Uekuli, tetapi disebut juga dialami sejumlah desa pesisir maupun wilayah pegunungan,Selasa 10/11/2026.
Ironisnya, sejumlah desa sebenarnya telah memiliki Peraturan Desa (Perdes) tentang penertiban ternak. Namun, keberadaan aturan tersebut dinilai belum memberikan dampak nyata karena pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah Perdes yang telah disusun dan ditandatangani kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi diduga belum melalui proses evaluasi maupun memperoleh nomor registrasi dari Bagian Hukum Pemerintah Daerah.
Akibatnya, muncul pertanyaan mengenai status dan kekuatan hukum aturan tersebut untuk diterapkan di tingkat desa.
Penegakan Aturan Masih Lemah
Persoalan berikutnya menyangkut lemahnya mekanisme penegakan. Dalam sejumlah Perdes, pemilik ternak yang membiarkan hewannya berkeliaran dapat dikenakan denda, bahkan disebut mencapai Rp500 ribu.
Namun, aturan tersebut dinilai sulit diterapkan ketika tidak ada petugas yang secara jelas diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan penertiban.
Linmas disebut menghadapi kendala saat harus menangkap ternak karena khawatir terjadi perselisihan dengan pemiliknya. Sementara itu, kepala desa juga berpotensi menghadapi persoalan sosial karena hubungan kekeluargaan dan kedekatan dengan warga.
Kondisi tersebut membuat aturan yang seharusnya menjadi pedoman bersama justru tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Benturan Kepentingan Ikut Disorot
Selain persoalan administrasi dan penegakan, penerapan Perdes ternak juga disebut menghadapi tantangan sosial.
Kepemilikan ternak oleh warga yang memiliki pengaruh di lingkungan desa berpotensi menimbulkan tekanan tersendiri dalam pelaksanaan aturan. Situasi ini memunculkan dugaan adanya kepentingan tertentu yang membuat penertiban tidak berjalan maksimal.
Jika kondisi tersebut terus dibiarkan, masyarakat yang mengalami kerugian akibat ternak berkeliaran akan terus menjadi pihak yang dirugikan.
Solusi: Hidupkan Perdes, Bukan Membuat Aturan Baru
Untuk mengatasi persoalan tersebut, muncul usulan agar pemerintah desa tidak terburu-buru membuat Perdes baru, melainkan terlebih dahulu mengevaluasi dan mengoptimalkan aturan yang sudah ada.
Ada dua langkah yang dinilai dapat dipertimbangkan.
Pertama, menyusun Peraturan Kepala Desa (Perkades) sebagai aturan teknis pelaksanaan Perdes. Isinya antara lain mengatur petugas penertiban, lokasi kandang penampungan, mekanisme penangkapan ternak, serta besaran biaya pemeliharaan dan denda sesuai ketentuan hukum.
Kedua, menyediakan kandang penampungan ternak milik desa. Lahan kosong di sekitar kantor Desa Kalemba, misalnya, diusulkan dapat dipertimbangkan sebagai lokasi penampungan sementara.
Dalam usulan tersebut, pemilik ternak yang hendak mengambil hewannya dikenakan biaya pemeliharaan Rp50 ribu per hari, dengan penerimaan yang dikelola secara transparan dan sesuai ketentuan melalui BUMDes.
Sementara itu, mekanisme pelelangan apabila ternak tidak diambil pemiliknya harus terlebih dahulu memiliki dasar hukum dan prosedur yang jelas, termasuk pemberitahuan kepada pemilik serta perlindungan hak kepemilikan.
Desa Lain Disebut Telah Menerapkan Sistem Penertiban
Desa Uekuli dan Malei di Kecamatan Tojo disebut telah menerapkan sistem penertiban ternak dengan mekanisme kandang penampungan. Sistem tersebut diklaim memberikan hasil positif karena ternak warga mulai dikandangkan.
Pengalaman tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi desa-desa lain, termasuk Desa Kalemba, untuk mencari pola penertiban yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.
Pada akhirnya, persoalan ternak bukan sekadar masalah sapi atau kambing yang berkeliaran. Ini menyangkut ketegasan pemerintah desa, kepatuhan terhadap aturan, perlindungan tanaman warga, serta kesadaran bersama menjaga ketertiban lingkungan.
Masyarakat pun berharap pemerintah desa dan pemerintah daerah tidak membiarkan Perdes hanya menjadi dokumen pelengkap administrasi, tetapi benar-benar memastikan aturan tersebut dapat dilaksanakan secara adil, transparan, dan tanpa pandang bulu.