Gowa , Lintassulawesinews.com – Isu dugaan penyelewengan anggaran Karang Taruna Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, memasuki babak krusial. Penjabat (Plt.) Kepala Desa Bontoala membantah keras tudingan tersebut, namun fakta di lapangan justru mengindikasikan adanya ketidakberesan dalam pengelolaan dana (08/11/2025).
Sebelumnya, sejumlah pihak telah menyuarakan kekhawatiran terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran Karang Taruna Desa Bontoala. Mereka menuntut dilakukannya audit independen serta pelibatan aktif pemuda dalam proses pengelolaan anggaran.
Menanggapi hal ini, Plt. Kepala Desa Bontoala mengklaim bahwa anggaran Karang Taruna telah disalurkan kepada Ketua Karang Taruna Bontoala sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah). Ia juga menambahkan bahwa anggaran tahun sebelumnya baru digunakan pada tahun 2025 ini.
“Anggaran Karang Taruna itu kurang lebih 6 jutaan,” ujar Plt. Kepala Desa Bontoala saat dikonfirmasi pada Selasa, 29 Oktober 2025. Pernyataan ini seolah ingin menepis anggapan bahwa anggaran Karang Taruna “ditelan bumi”. Plt. Kepala Desa Bontoala menegaskan komitmennya untuk mengelola anggaran desa secara transparan dan akuntabel.
Namun, fakta yang terungkap kemudian justru bertolak belakang dengan pernyataan Plt. Kades. Saat tim media melakukan konfirmasi kepada Ketua Karang Taruna melalui pesan WhatsApp pada tanggal 6 November 2025, ia mengungkapkan bahwa dana Karang Taruna yang diterimanya sudah mencapai belasan juta rupiah yang diberikan oleh desa Bontoala.
Perbedaan keterangan yang signifikan ini menimbulkan pertanyaan besar: ke mana larinya selisih anggaran yang tidak jelas? Mengapa Plt. Kades dan Ketua Karang Taruna memberikan informasi yang berbeda?
Menurut narasumber TR, selama Karang Taruna Desa Bontoala terbentuk, baru satu kali kegiatan yang terlaksana. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan kepemudaan justru tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Narasumber TR juga mengungkapkan bahwa anak muda Karang Taruna pernah datang kepadanya membawa proposal berlogo Pemda. Ia melihat ada beberapa pihak yang sudah memberikan sumbangan. Salah satu pemuda Karang Taruna bahkan mengatakan bahwa dana desa tidak ada untuk Karang Taruna pada saat awal menyodorkan proposal ke bendahara desa.
Pada saat itu, Plt. Kepala Desa Bontoala datang berkunjung ke rumah narasumber TR. Saat ditanya mengenai anggaran Karang Taruna, Plt. Kades mengatakan bahwa anggaran tersebut ada, dan menyalahkan bendahara yang mengatakan ke pemuda karang taruna tidak ada. Pernyataan ini semakin memperkuat dugaan adanya masalah internal dalam pengelolaan anggaran desa.
Narasumber juga menuturkan bahwa orang tua bendahara desa seakan melakukan intervensi. Bahkan, orang tua bendahara desa mengatakan kepada narasumber, “Jangan terlalu banyak mengurusi staf desa kalau mau jadi pemerintahko.”
Lebih lanjut, narasumber mengungkapkan bahwa orang tua bendahara desa juga mengatakan kepadanya bahwa ada oknum wartawan yang pernah meminta uang 10 juta rupiah. Namun, orang tua bendahara mengatakan, “Jangan dikasih, saya yang hadapi itu oknum wartawan.”
Dengan terungkapnya berbagai fakta ini, narasumber TR menyatakan kesiapannya untuk berhadapan dengan pihak-pihak yang mengklaim bahwa pemberitaan ini tidak benar. Masyarakat Desa Bontoala kini menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran desa, khususnya anggaran Karang Taruna.
Lp:Tr