Palu–lintassulawesinews.com-Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura menerima audiensi dari pengurus Hiswana Migas Sulawesi Tengah di ruang kerjanya pada Selasa (14/1/2025).
Pertemuan ini membahas isu krusial terkait kuota BBM dan LPG 3 kg yang dinilai tidak mencukupi kebutuhan masyarakat di Sulawesi Tengah.
Dipimpin oleh Muhammad Abdulkadir Badjamal, delegasi Hiswana Migas mengungkapkan bahwa kebijakan Pemerintah Pusat yang membatalkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025 disambut positif oleh masyarakat.
Namun, mereka menyoroti fakta bahwa harga barang di lapangan, termasuk kebutuhan pokok, telah melonjak lebih dulu. “Pengurangan kuota BBM dan LPG 3 kg di Sulawesi Tengah semakin menekan masyarakat. Kelangkaan yang terjadi di beberapa daerah berpotensi memicu kenaikan harga yang signifikan,” ujar Abdulkadir.
Ia meminta dukungan Pemerintah Provinsi untuk mendesak penambahan kuota kepada Pemerintah Pusat.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Rusdy Mastura menegaskan bahwa kuota BBM dan LPG 3 kg sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Meski demikian, ia menyatakan dukungan penuh terhadap permintaan Hiswana Migas untuk memastikan kebutuhan masyarakat tercukupi, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan BPH Migas untuk memperjuangkan tambahan kuota BBM dan LPG 3 kg. Ini adalah langkah penting untuk memastikan tidak ada kelangkaan, terutama saat masyarakat membutuhkan lebih banyak,” tegas Gubernur.
Mul